BERSELANGPOST.COM, Muratara – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musirawas Utara (Muratara), menjalani kunjungan kerja ke Kabupaten Empat Lawang. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah kantor Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, kemarin.
Ketua Komisi I DPRD Muratara, H Herman Syamsiar mengatakan, ada bahasa (sebutan, red) lain dari kunjungan kerja dia bersama anggota DPRD Muratara, yakni silaturahim kebangsaan antara Kabupaten Muratara dan Kabupaten Empat Lawang. Silaturahim kebangsaan ini sambung dia, karena banyaknya permasalahan yang terjadi di Muratara terkait ketenagakerjaan. “Jika dilihat dari karakter masyarakat kita ini dengan masyarakat Empat Lawang, kita anggap 11-12 lah,” ujar H Herman Syamsiar.
Dikatakanya, pertemuan pihaknya dengan Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, ini yang pihaknya dapatkan adalah formulasi konstruksi pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya di Empat Lawang ini, masyarakat diberikan pekerjaan bukan hanya sekedar ongkang-ongkang kaki, dan juga dibentuknya Koperasi bagi tenaga outsourcing di perusahaan perkebunan.
“Ini yang kita dapatkan hari ini. Jika kita lihat hirarki regulasi, kita dari pusat hingga ke daerah ini itukan sama saja, sama-sama hidup di Indonesia. Empat Lawang dan Muratara hirarki regulasinya itu sama,” sebutnya.
Meski demikian sambung dia, ada nilai-nilai lain yang berbeda dari segi penyelesaian dalam menghadapi persoalan di tengah masyarakat yang berkaitan ketenagakerjaan yang tetap sesuai regulasi yang ada namun tidak mengkesampingankan kearifan lokal. “Bagi kami, formulasi yang dimiliki Empat Lawang, untuk menghadapi persoalan-persoalan itu, luar biasa,” pujinya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, pendirian koperasi bagi tenaga kerja outsourcing di Empat Lawang, itu cukup mengilhami pihaknya untuk menyelesaikan persolan ketenagakerjaan di Muratara. Koperasi sebut dia, akan menjembatani antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat. “Jadi, koperasi merupakan garis komunikatif dan koordinatif dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan,” katanya.
Selain itu, kontruksi pemberdayaan masyarakat menjadi catatan pihaknya dalam menjalani kunjungan kerja ke Kabupaten Empat Lawang ini. Pihaknya melihat, penyelesaian persolan premanisme, cukup berhasil. Dengan melakukan perekrutan anggota Satpol PP Desa, tidak hanya memberikan pekerjaaan bagi para preman, seyogyanya mereka diberikan pendidikan/pemahaman.
“Mereka yang pada dasarnya cuma inginkan pekerjaan, bukan sekedar ongkang-ongkang kaki. Penyelesaian ini bagi kami luar biasa ini. Mereka diberi pekerjaan yang berdedikasi,” tandasnya. (Bp01)
