Dilantik Menteri, Dokter Arios Saplis Jadi Kepala BKKBN Sumsel
BESELANGPOST.COM Muratara, – Resmi dr. Arios Saplis menjabat Kepala perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd , di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN Jakarta. Rabu, (28-05-2025).
Lebih mengenal akrab sosok Kepala perwakilan BKKBN Sumsel yang baru di lantik itu yakni dengan sapaan Arios bertanah kelahiran Siring Agung, 17 Maret 1982. Sudah malang melintang berkecimpung atau mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), beragam ilmu pengetahuan tentang kesehatan dan pengendalian penduduk mungkin sudah menjadi pengalaman dalam bahasan sehari-hari disetiap pekerjaan dan gerakan.
Sebelumnya dr. Arios Saplis menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Di Kabupaten termudah wilayah Sumsel ini juga ia sempat menduduki posisi Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Rupit.
Tidak hanya disitu, di Kabupaten Musi Banyuasin, dr. Arios juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kabag TU RSUD Sekayu.
Tercatat juga di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dr. Arios mengawali karir sebagai Kepala UPT Puskesmas Kepala Curup Kecamatan Binduriang, dan sempat dipromosi menduduki kursi Direktur RSUD Curup.
Dengan pengalaman dan rekam jejak jabatan yang sudah dijalankan dengan baik, tentu saja Mendukbangga Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd mempercayakan posisi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel ditangan dr. Arios Saplis, serta di anggap mampu membawa BKKBN Sumsel menjadi lebih baik, terutama dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.
Mendukbangga Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd mengatakan, bahwa pelantikan yang digelar bukan hanya sekedar seremonial, tetapi merupakan momen penting untuk mendukung perubahan dan kemajuan. Serta tentang pentingnya menjaga integritas, tanggungjawab, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penduduk adalah modal dasar pembangunan bangsa. Oleh sebab itu kepada pejabat yang dilantik untuk dapat berinovasi, bekerja sama, dan mempercepat pencapaian program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) dan MBG (Makan Bergizi Gratis), yang sejalan dengan apa yang di harapkan Presiden dan Wakil Presiden, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” Katanya. (Vil30)