Ketua Komisi II DPRD Muratara Tegaskan Stop Goyang Tapal Batas, Suban IV Sah Milik Muratara
BESELANGPOST.COM Muratara – Menanggapi aksi ratusan massa dari Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang mengepung Kantor Gubernur Sumatera Selatan menuntut penyelesaian tapal batas, DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bersama Forum Pemuda Muratara menyatakan sikap tegas.
Ketua Komisi II DPRD Muratara, M Ruslan, SE., menegaskan bahwa Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 merupakan keputusan resmi yang final dan mengikat secara hukum, di mana Suban IV telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Muratara.
“Kami menghormati aspirasi masyarakat Muba, namun hukum tetaplah hukum. Permendagri 76/2014 jelas menegaskan Suban IV masuk Muratara. Keputusan ini final dan tidak bisa diubah sepihak,” ujar Ruslan, Kamis (1/8/2025).
Ruslan juga menegaskan, persoalan tapal batas ini harus dilihat dari sudut pandang konstitusi.
“UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, keputusan pemerintah pusat melalui Permendagri 76/2014 adalah amanah konstitusi yang wajib kita patuhi,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Muratara akan menggelar rapat pimpinan diperluas untuk menyusun langkah strategis mempertahankan wilayah, termasuk mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otonomi Daerah serta menghadap Gubernur Sumatera Selatan untuk menyerahkan dokumen resmi yang menegaskan posisi Muratara.
“Kami mengutamakan diplomasi dan jalur resmi. Tetapi bila ada pihak yang memaksakan kehendak di luar hukum, Muratara siap berdiri tegak mempertahankan hak wilayahnya,” tambah Ruslan.
Dengan pernyataan ini, Ruslan menegaskan komitmen penuh untuk mempertahankan Suban IV sebagai bagian sah Kabupaten Muratara sesuai Permendagri 76 Tahun 2014, dengan tetap mengedepankan diplomasi, hukum, dan konstitusi. (V)
