BESELANGPOST.COM, Muratara – Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) H Devi Suhartoni dan H Inayatullah melakukan pendataan ulang kendaraan dinas. Pendataan itu bertujuan untuk mengetahui kegunaan dan kondisi dari aset milik daerah.
Kegiatan itu mendapat apresiasi dari ketua DPRD Muratara Efriyansyah, S. Sos bahkan ia sangat mendukung proses pendataan itu. Menurutnya pendataan kendaraan dinas merupakan langkah tepat, apalagi mengingat kondisi Keuangan daerah sangat tidak baik
“Saya sangat mendukung pemerintah muratara mendata dan menertibkan mobil dinas milik daerah. Mendata ulang kendaraan dinas itu langkah tepat, sehingga pemerintah tahu kondisi kendaraan untuk menerka anggaran perawatan,” katanya
Efriyansyah mengatakan, dengan adanya pendataan kendaraan dinas hal itu tentu akan membuat pemerintah daerah mampu menerka anggaran untuk perawatan kendaraan tersebut. Sehingga ia berharap kendaraan yang sudah di data nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik, dan dipergunakan oleh orang yang tepat.
“Bila aset yang dibeli dari uang rakyat tersebut diberikan kepada orang yang tidak tepat maka hal itu akan sangat merugikan negara,” Ucapnya
Efriyansyah menegaskan, kepada pemerintah daerah khususnya agar antinya bila kendaraan dinas sudah di data, untuk memberikan kepada mereka yang benar benar pantas memakainya, seperti aparatur daerah. Dan Ia meyakini, bila kendaraan milik daerah diberikan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengunakannya, maka hal itu hanya akan merusak aset daerah
“Yang jelas kendaraan dinas jangan diberikan kepada mereka yang tidak tepat, karena ini aset untuk menunjang pemerintah daerah bukan lainnya. Kalau kendaraan milik daerah diberikan kepada mereka yang tidak berwewenang, itu hanya akan merusak, dan manfaat untuk daerah tidak ada,” tegasnya
Selanjutnya, selaku pengawas kebijakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Muratara. Untuk itu ia mengharapkan pemda agar berlaku bijak pada setiap kebijakan, termasuk pengelolaan kendaraan dinas.
“Apalagi daerah kita sedang proses membangun, setiap tahun tidak mungkin terus melakukan pengadaan mobil dinas baru. Karena sektor lain sangat perlu perhatian untuk dilakukan perbaikan, jadi pemerintah harus bijak dalam mengelola kendaraan dinas,” harapnya. (Kod21)
